Partisipasi Aktif Masyarakat Mengurangi Kerusakan Lingkungan
Sulung Prasetyo | Kamis, 16 Agustus 2012 - 13:49 WIB
: 2087


(dok/SH)
Pembangunan sering kali dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Orang adat Sawai di Halmahera hanya bisa gundah. Air sungai di depan rumah mereka yang tadinya bening kini berubah menjadi cokelat, berbau menyengat, dan membuat kulit gatal. Padahal, sungai itu sebelumnya menjadi sumber air minum dan penghasilan pangan tambahan.
 
Namun, itu berubah ketika industri pertambangan nikel mulai bercokol. Tanpa ada penjelasan, pemilik modal tiba-tiba mengklaim menjadi pemilik tanah adat suku Sawai. Mereka kemudian membuang limbah sembarangan dan merusak sungai sumber penghidupan orang Sawai.

Seperti itulah profil pembangunan di Indonesia, setelah 67 tahun merdeka. Pembangunan sama sekali tidak mengindahkan keberadaan rakyatnya. Kebijakan mutlak berada di ujung pena para penguasa. Kebijakan seperti itu bukan saja tumbuh di pelosok-pelosok seperti Halmahera, bahkan juga di kota-kota terdekat pusat pemerintahan.
 
Kasus penolakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jonggol, Bogor, beberapa waktu lalu menjadi salah satu contohnya. Penolakan paling mutakhir dilakukan warga Bandung, Jawa Barat, terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai masyarakat menolak keberadaan PLTSa karena khawatir dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat, mengingat dampak langsung dari pembangunan proyek ini. Hal itu dibenarkan praktisi pengelolaan sampah berbasis komunitas di Bandung, Dwi Retnastuti. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknologi.

“Harusnya yang didorong adalah kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas, namun sayangnya pemerintah tidak percaya model pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat menyelesaikan persoalan sampah di kota-kota besar,” papar Dwi.

Rakyat Berhak Menolak

Dalam buku Menutup Akses Menuai Bencana keluaran Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environment Law/ICEL) tahun 2008 menjelaskan, tanpa keterlibatan masyarakat, nilai-nilai lingkungan yang diharapkan mustahil bisa terwujud. Nilai keterlibatan masyarakat itu dapat terukur melalui pemenuhan akses informasi, partisipasi, dan keadilan.

Ilyas Asaad selaku Deputi VI Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Publik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengakui tiga langkah itu sebagai langkah terbaik yang harus terus dilakukan.
 
Di samping pemberian informasi tentang lingkungan secara aktif, partisipasi masyarakat juga ditingkatkan melalui lahirnya ruang pengaduan umum.
 
“Kecenderungan pengaduan makin meningkat, setelah dibukanya ruang pengaduan umum. Yang kini menjadi pertanyaan, bagaimana tingkat kepuasan dari follow up terhadap berbagai pengaduan itu,” kata Ilyas, di sela acara buka puasa bersama staf KLH, di Jakarta, Rabu (15/8).

Partisipasi Aktif

Pada kajian mengenai sosiologi lingkungan dijelaskan mengenai perubahan pandangan manusia tentang masalah lingkungan.
 
Awal mulanya orang-orang menganggap dirinya sebagai manusia merupakan bagian terpisah dan tidak tersangkut paut dengan lingkungan. Pola pikir seperti ini melahirkan pembabatan hutan dan polusi udara yang diakibatkan revolusi industri menjadi masalah.

Oleh karena itu, kini manusia diarahkan menjadi personal yang memiliki hubungan timbal balik, dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Jadi menyelamatkan lingkungan, berarti juga menyelamatkan manusia.

W Catoon dan R Dunlap pada buku Environmental Sosiology : A New Paradigm memaparkan salah satu cara untuk mencapai perubahan itu dengan meningkatkan partisipasi manusia sebagai bagian dari masyarakat sehingga mereka turut terlibat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Namun, saat ini, partisipasi itu seharusnya tidak berkutat pada kata pengaduan dan keterlibatan saja. Partisipasi sudah harus dalam bentuk langkah lebih jauh lagi dengan pedoman partisipasi aktif.
 
Seperti murid-murid sekolah, yang mengefektifkan pola memahami dengan sistem Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) maka masyarakat juga perlu lebih aktif, melibatkan diri dalam berbagai masalah lingkungan yang ada di sekitarnya.
 
Tak hanya dalam meminta hak untuk mendapatkan informasi, tetapi juga meningkatkan keaktifan pola partisipasi. Ini karena dengan cara seperti itu, prinsip kontrol kebijakan dapat dijalankan, hingga pada akhirnya keadilan bisa tercapai.
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh