Sewa Tikar di De Nabang
Norman Meoko | Jumat, 20 April 2012 - 10:26 WIB
: 290


(dok/ist)
Mungkin hanya pedagang kambing yang tidak dikenakan kewajiban sewa tikar.

Menjelang hari besar seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Jakarta diwarnai dengan kehadiran para pedagang kaki lima (PKL) yang sering dituding sebagai biang kerok kemacetan arus lalu lintas.

Tengok saja di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Di sana ratusan bahkan lebih PKL menjajakan barang dagangannya. Mulai dari jepit rambut, sandal jepit hingga kaos-kaos yang diobral dengan embel-embel barang sisa ekspor.

Nah dalam situasi yang demikian, muncul istilah jual-beli lapak. Di wilayah Jakarta Timur seperti dikutip dari koran-koran ternyata terjadi praktek jual-beli lapak dengan harga tergantung luas serta lokasinya. Jika lahan yang diminta luas maka tentu harga lapaknya pun terbilang mahal. Begitu juga dengan lokasinya. Semakin dekat dan strategis dengan pembeli maka harga satu lapak pun bisa selanggit.

Di Jakarta Timur harga lapak mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp1,5 juta. Tragisnya, praktek jual-beli lapak tersebut dilakukan oknum aparat Pemda dan kepolisian setempat. Ibarat panen padi. Begitulah di mata oknum-oknum tersebut tatkala Ramadan hingga Lebaran ditambah lagi Natal dan Tahun Baru di depan mata. Dan, yang paling terpuruk dari semua ulah itu adalah pedagang kaki lima (PKL) yang sudah dituduh biang kemacetan tapi diperas juga.

Soal praktek jual-beli lapak bagi pedagang ternyata juga pernah terjadi di masa Kota Batavia dulu. Tapi dulu namanya bukan lapak tetapi sewa tikar. Dan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kumpeni Belanda itu berlaku bagi pedagang yang menjual barang dagangannya di Pasar Tanah Abang (Orang Belanda biasa menyebut dengan istilah De Nabang).

 Tikar yang wajib disewa itu disediakan oleh mantri pasar (kalau sekarang mungkin kepala pasar). Jika ada pedagang yang berjualan tanpa menggunakan tikar yang disewakan oleh pengelola Pasar Tanah Abang maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas. Pedagang ini tidak diizinkan menjual barang dagangannya di Pasar Tanah Abang.

Namun kebijakan menyewa tikar bagi pedagang, terutama bagi etnis Cina di Pasar Tanah Abang secara resmi mulai diberlakukan pada pascapembantaian etnis Cina di kota Batavia, bulan Oktober 1740.

Waktu itu Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier (1695-1751) menerapkan kebijakan membantai orang-orang Cina menyusul makin meningkatnya angka kriminalitas, akibat menumpuknya pengangguran etnis Cina di kota Batavia. Setelah kejadian itu, banyak etnis Cina yang menolak kembali berusaha di kota yang dibangun Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen itu.

Kalau toh mereka bersedia, orang-orang Cina tersebut memilih menetap di luar tembok kota Batavia. Salah satunya, adalah di Pasar Tanah Abang yang awalnya hanya merupakan sebidang tanah milik Justinus Vinck. Pasar itu sendiri baru dibangun setelah keluar izin pada tahun 1735.

Di Pasar Tanah Abang inilah kembali pemerintah Kumpeni Belanda menarik uang sewa tikar bagi pedagang yang kebanyakan etnis Cina. Pemerintah Kumpeni Belanda juga mengizinkan mereka untuk membuka rumah madat, tempat mangkal para penggemar candu.

Barulah pada tahun 1811, ketika Raffles menjabat Gubernur Jenderal Inggris di kota Batavia, sistem sewa tikar bagi pedagang etnis Cina di Pasar Tanah Abang benar-benar dihapuskan.

Sumber : Sinar

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



    1 Komentar :

    ENDRO BASUKI
    17 Juni 2012 - 13:00:04 WIB

    kami mendukung yang skiranya barang 2 masih bisa di manfaatkan ya kita fungsikan kembali klo masih layak pakai spt halnya brng2 elektronic sebetulnya bs di perbaiki mslnya : FAX,PABX,KEY TLP.DRUM ,MSN TIK,PRINTER .
    Hub kami aja klo mau di servis/perbaiki
    ANEKA TEKNIK Tlp.021 40732999 - 8413101

    << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
    Isi Komentar :
    Nama :
    Jenis Kelamin : L P
    Email :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

    Editor Choice

    , 19 April 2014 00:00:00 WIB

    Arema Siap Membungkam PBR

    , 19 April 2014 00:00:00 WIB

    Panwascam Diancam Dibunuh