Tiga Calon Ancam Mundur di Pilkada Batu
Eka Susanti | Sabtu, 22 September 2012 - 11:50 WIB
: 506


(dok/ist)
Proses penetapan berlangsung panas. Massa mengepung gedung KPUD Batu dan menyandera lima komisioner.

BATU - Pasangan Eddy Rumpoko (ER)-Punjul Santoso (PS) dipastikan maju dalam Pilkada Batu 2012. KPU Kota Batu akhirnya menetapkan pasangan yang diusung DPC PDIP ini sebagai kontestan nomor urut 4, dalam sidang pleno penetapan, Jumat (22/9) malam.

Dalam rapat pleno yang berlangsung cukup alot itu, KPU juga memutuskan tidak akan melakukan upaya banding atas putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby tertanggal 20 September 2012, ke PTUN.

"Keputusan mengikuti PTUN demi kemaslahatan, jauh dari transaksional. Kalau ada Rp 1 saja saya terima dari calon, saya siap digantung di Alun-alun,’’ kata Ketua KPU Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo, saat mengumumkan hasil pleno kepada wartawan di gedung KPU, Jumat malam.

Eddy Rumpoko yang mengikuti perkembangan di gedung KPU dari masjid Desa Sidomulyo sontak mengucapkan takbir “Allahu Akbar, Allahu Akbar..’’ sebagai bentuk syukur. Sabtu (22/9) sekitar pukul 00.15 WIB, Wali Kota Batu itu segera meluncur ke kantor KPU di Jl Raya Tlekung Kecamatan Junrejo.

Di sana sudah menunggu Punjul Santoso untuk bersama-sama menandatangani berkas-berkas pencalonan mereka. Selain pasangan ER-PS yang juga disebut RumPun, KPU menetapkan tiga pasangan lain, yakni Abdul Majid-Kustomo (MK) sebagai pasangan bernomor urut 1, M Suhadi-Suyitno (DiNo) di urutan 2, dan Gunawan-Sundjojo (Wak Gus) sebagai pasangan nomor urut 3.

Sebelum hasil pleno penetapan diumumkan secara resmi, KPU menyerahkan fotokopi surat penetapan pleno tersebut kepada Ketua DPC PDIP Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo. Surat yang ditandatangani lima komisioner Kota Batu, yakni Bagyo Prasasti Prasetyo, Priyanto, Supriyanto, Ashar Chlimi, dan Rochani itu kemudian dibacakan di hadapan massa pendukung ER yang sejak pagi menduduki kantor KPU.

"Pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 4," ucap Cahyo disambut teriakan massa.

Proses penetapan pasangan RumPun berlangsung panas. Pada rapat pleno yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB itu, suara lima komisioner KPU sempat terbelah dalam menyikapi putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby tertanggal 20 September 2012 yang menjadi dasar dimasukkannya nama pasangan yang didukung mayoritas parpol di DPRD Kota Batu ini, sebagai kontestan pilkada yang dilaksanakan 2 Oktober mendatang.

Sementara itu, di luar gedung KPU, ratusan massa sudah mengepung gedung KPU Kota Batu sejak Jumat (21/9) pagi. Mereka menyandera lima komisioner KPU dengan menyegel pintu pagar gedung, sejak Jumat (21/9) siang.

Aksi kemarahan pendukung ER dipicu ulah KPU yang sengaja mengulur-ulur waktu untuk menggelar sidang pleno penetapan. Awalnya, KPU berencana memperpanjang pleno satu hari lagi hingga Sabtu dengan alasan belum menerima salinan putusan itu dari tim pengacaranya. KPU juga berdalih hendak berkonsultasi lebih dulu dengan KPU Provinsi.

Jajaran pengurus DPC PDIP dan PNI Marhaenisme Kota Batu segera datang untuk meredam emosi massa. “Kami sudah kalian anggap sampah puntung rokok, seperti di depan kalian itu. Kami yang ikut bangun Kota Batu sejak awal, justru tidak ada artinya di mata kalian,” teriak Simon Purwo Ali sembari menggebrak meja.

Sementara itu, tiga pasangan calon lain Abdul Majid-Kustomo (MK), M Suhadi-Suyitno (DiNo) dan Gunawan-Sundjojo (WakGus) mendesak KPU melakukan banding atas putusan PTUN Surabaya. Jika permintaan tersebut tidak dilakukan KPU, mereka mengancam akan membawa persoalan Pilkada Batu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau sepakat mempertimbangkan untuk tidak mengikuti Pilkada Kota Batu 2012.

"Ancaman" ketiga pasangan calon itu dituangkan dalam surat yang diserahkan oleh seorang kurir ke KPU, Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Terkait ancaman tiga pasangan calon wali kota itu, Komisioner KPU Priyanto menegaskan, mereka tidak bisa seenaknya melakukan intervensi kepada KPU Kota Batu menyangkut hasil keputusan PTUN Surabaya. Masalahnya hak intervensi mereka sudah diwadahi dalam proses persidangan di PTUN, namun hak tersebut justru tidak dimanfaatkan secara baik.

"PTUN sudah memberikan hak intervensi kepada tiga pasangan calon dengan beberapa kali memanggil untuk didengar keterangan maupun hak intervensinya di persidangan. Namun mereka tidak menghadiri sidang karena itu mereka harus bisa menerima apa pun keputusan PTUN,’’ kata Priyanto, di kantor KPU, Jumat.

Pria yang juga Ketua Kadin Kota Batu ini menerangkan, semestinya tiga pasangan calon tersebut memanfaatkan hak intervensinya dengan datang ke PTUN untuk memberikan keterangan maupun keberatan-keberatannya di hadapan persidangan, sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusannya.

Pihaknya belum menemukan aturan yang menyebutkan KPU bisa menerima intervensi masyarkat ketika menyikapi hasil atau keputusan pengadilan. Itu artinya sikap terkait adanya putusan PTUN tersebut ada pada KPU Kota Batu sendiri.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN